Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta akhirnya menunda sidang perkara dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pleidoi), Senin (10/7). Sidang ditunda lantaran salah satu terdakwa e-KTP, mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Irman terserang diare dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
"Menyatakan sidang ditunda dan dibuka kembali pada Rabu, 12 Juli 2017," kata Ketua Majelis Hakim John Halasan Butarbutar saat membacakan penetapan hakim.
Jaksa KPK Wawan Yunarwanto mengungkapkan, Irman dirawat di RSPAD sejak 6 Juli 2016. Menurut Wawan, Irman menderita muntaber dan sakit lambung. JPU lantas melampirkan surat keterangan sakit dari dokter per 7 Juli 2017. "Dan sampai saat ini belum ada surat dari dokter bahwa yang bersangkutan bisa keluar dari rumah sakit," kata Wawan menjelaskan.
Wawan mengatakan, lantaran berkas perkara dua terdakwa dalam kasus ini, Irman dan Sugiharto berada dalam satu berkas, maka JPU mengusulkan agar sidang ditunda. Hal senada juga disetujui tim penasihat hukum Irman dan Sugiharto.
Pada 22 Juni lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara kepada terdakwa I, Irman, dan lima tahun penjara kepada terdakwa II, Sugiharto. Keduanya dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012.
Selain hukuman fisik, Irman juga dituntut membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. JPU juga menuntut agar Irman membayar uang pengganti sebesar USD 273.700, dan Rp 2 miliar, serta SGD 6.000. Dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka harta bendanya akan disita. Dan apabila tidak mencukupi, maka akan diganti pidana kurungan selama dua tahun.
Sementara Sugiharto dituntut membayar denda Rp 40 juta subsider enam bulan kurungan. Sugiharto juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 500 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka harta bendanya akan disita. Dan apabila tidak mencukupi, maka akan diganti pidana kurungan selama satu tahun.
(Put/JawaPos)