Myanmar Tolak Penyelidikan Kekerasan terhadap Minoritas Muslim Rohingya
Pemerintah yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi itu pada bulan Maret menyatakan bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan sebuah misi yang dibentuk setelah sebuah resolusi Dewan Hak Asasi Manusia diadopsi.
“Jika mereka akan mengirim seseorang sehubungan dengan misi pencarian fakta, maka tidak ada alasan bagi kami untuk membiarkan mereka datang,” kata Kyaw Zeya, sekretaris tetap di Kementerian Luar Negeri, sembari menambahkan bahwa Myanmar tidak akan mengeluarkan visa untuk menunjuk atau ditunjuk oleh anggota misi PBB.
Suu Kyi mulai berkuasa tahun lalu di tengah transisi dari kekuasaan militer dengan banyaknya kritikan karena tidak mengakui penganiayaan massal terhadap lebih dari satu juta Muslim Rohingya tanpa kewarganegaraan di negara bagian Rakhine.
Rohingya, yang dipandang sebagai imigran ilegal di negara mayoritas Buddha pertama kali mendapat perhatian global pada tahun 2012 setelah pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan biksu Buddha secara terkoordinasi melakukan serangan.
Lebih dari 125.000 warga Rohingya dipindahkan secara paksa dalam kekerasan tersebut. Tahun lalu, sekitar 75.000 warga Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine ke barat laut ke Bangladesh setelah tentara Myanmar melakukan operasi keamanan di negara bagian tersebut.
Sebuah laporan PBB pada bulan Februari mengatakan bahwa tindakan tentara tersebut melibatkan pembunuhan massal dan pemerkosaan, yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis.
Myanmar bersikeras bahwa penyelidikan domestik yang dipimpin oleh mantan letnan jenderal dan wakil Presiden Myint Swe sudah cukup untuk menyelidiki tuduhan di Rakhine.
“Mengapa mereka mencoba menggunakan tekanan yang tidak beralasan ketika mekanisme domestik belum habis?” kata Kyaw Zeya mencoba berkilah.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menggambarkan Muslim Rohingya di Myanmar sebagai salah satu orang paling teraniaya di dunia. [
metrojaya.info /
kn]